waduhhhhhh
Pengusaha yang jadi terpidana korupsi timah, Harvey Moeis, dan istrinya, Sandra Dewi, ternyata terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Padahal, program ini biasanya buat warga miskin yang tidak mampu bayar iuran sendiri, Kawula Muda.
PBI BPJS Kesehatan ini iurannya ditanggung pemerintah lewat dana negara, yang salah satu sumbernya adalah pajak rakyat.
Menurut Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, nama Harvey dan Sandra masuk dalam segmen PBPU Pemda dari Pemprov DKI Jakarta.
"Dulu, nomenklaturnya disebut PBI APBD," katanya saat dikonfirmasi, Minggu (29/12), dikutip dari detikcom.
FYI, PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) adalah peserta BPJS yang didaftarkan pemerintah daerah. Jadi, iuran Harvey dan Sandra dibiayai Pemprov DKI lewat APBD dengan hak kelas rawat 3.
Menanggapi hal ini, Pj Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, bilang bakal revisi aturan penerima universal health coverage (UHC).
Tapi, Teguh juga ngejelasin kalau syarat buat dapat bantuan iuran ini nggak mesti miskin banget.
Asal penduduk daerah itu belum terdaftar di JKN dan mau hak kelas rawat 3, pemda bisa aja tanggung iurannya.
"Awalnya, kebijakan ini buat percepatan UHC biar semua warga DKI terlindungi, nggak peduli statusnya. Harvey dan Sandra terdaftar sejak Maret 2018," kata Teguh, dikutip dari CNN pada Selasa (31/12/2024)
Teguh juga bilang, Pemprov lagi verifikasi dan validasi data penerima bantuan BPJS Kesehatan, biar kejadian kayak gini nggak terulang lagi.
Kasus Harvey ini makin bikin heboh karena dia sudah divonis 6,5 tahun penjara sama Pengadilan Tipikor, tapi banyak yang ngerasa hukuman itu terlalu ringan.
Apalagi, kerugian negara yang ditimbulkan Harvey mencapai Rp300 triliun, sedangkan tuntutan jaksa awalnya 12 tahun.
Masyarakat pun merasa hukuman ini nggak adil, mengingat dampak besar dari korupsi yang dia lakukan.