Kawula Muda, bantuan sosial tunai (BST) dengan nilai Rp 300 ribu disetop oleh kementerian sosial
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengumumkan penghentian bantuan sosial tunai (BST) senilai Rp 300 ribu. Ia mengatakan BST hanya untuk situasi darurat Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
"BST ini dirancang untuk kedaruratan, bukan untuk keperluan permanen. BST diluncurkan pemerintah terkait dengan kebijakan PPKM seiring tingginya angka penularan virus saat itu," kata Risma dalam keterangan tertulis, Kamis (23/9) dikutip dari CNNIndonesia.
Risma turut menjelaskan adanya dua jenis program bansos yang dikelola pemerintah saat ini. Pertama, bansos yang dirancang untuk memberantas kemiskinan. Kedua, bansos khusus untuk keadaan darurat. BST termasuk ke dalam kategori bansos khusus keadaan darurat tersebut.
Sebelumnya, BST dirancang hanya untuk diberikan pada Januari-April 2021. Namun, dikarenakan adanya PPKM darurat, BST kembali diperpanjang hingga Juni 2021.
Sementara itu, mengingat Indonesia yang sudah bebas zona merah Covid-19, kini aturan PPKM telah mulai dilonggarkan. Melihat hal tersebut, Kemensos memutuskan untuk menyetop program BST.
Lebih lanjut, Risma juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp 73,8 triliun untuk dua program bansos Kemensos guna memberantas kemiskinan yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPTN) dan Program Keluarga Harapan (PHK).
Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPTN) merupakan bantuan pemerintah dengan menggunakan akun elektronik untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan bank dan Kemensos. Total anggaran program ini mencapai Rp 45,12 triliun untuk 18,8 juta masyarakat.
Sementara itu, Program Keluarga Harapan (PHK) adalah program Kemensos yang diperuntukkan bagi keluarga miskin untuk menerima layanan kesehatan dan menggunakan fasilitas layanan pendidikan di sekitar mereka. Total anggaran program ini adalah Rp 28,7 triliun dengan target 10 juta masyarakat miskin di Indonesia.