Gimana menurut lo, Kawula Muda.
Pemerintah lagi-lagi membuka kemungkinan untuk mengubah skema subsidi KRL Jabodetabek, Kawula Muda.
Rencananya, subsidi KRL ini bakal diubah jadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan mulai diterapkan pada tahun 2025.
Direktorat Jenderal Perkeretaapian di bawah Kementerian Perhubungan udah mulai menjelaskan rencana ini.
Dengan skema subsidi yang baru ini, cuma mereka yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan NIK yang bakal dapat tarif subsidi. Artinya, ke depannya, tidak semua masyarakat bisa menikmati layanan KRL dengan harga murah yang sudah kita rasakan selama ini.
Perubahan ini kemungkinan besar akan membuat sebagian pengguna KRL harus merogoh kocek lebih dalam buat naik kereta, tergantung pada bagaimana kriteria subsidi ditentukan nantinya.
Langkah ini diambil dengan harapan agar subsidi bisa lebih tepat sasaran dan benar-benar diberikan kepada kelompok yang membutuhkan.
"Rencana ini adalah bagian dari upaya DJKA untuk menyesuaikan tarif KRL Jabodetabek dengan subsidi yang lebih tepat sasaran," ucap Direktur Jenderal Perkeretaapian, Risal Wasal, dikutip dari Tempo pada Jumat (30/08/2024).
Hal ini tercantum dalam Dokumen Buku Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
Dalam dokumen tersebut, subsidi PSO dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp7.960,1 miliar (Rp7,9 triliun).
Dalam dokumen tersebut, anggaran subsidi PSO untuk kereta api diatur dengan tujuan mendukung peningkatan kualitas dan inovasi layanan kelas ekonomi, termasuk KRL Jabodetabek.
Alokasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan kereta api, terutama yang berbiaya rendah, tetap dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan.
Salah satu perubahan signifikan yang direncanakan adalah pengaturan ulang sistem pemberian subsidi yang akan diterapkan mulai tahun depan.
Rencana ini langsung menarik perhatian dan ramai dibicarakan di media sosial, karena dapat berdampak besar pada banyak pengguna KRL di Jabodetabek.
Menanggapi pemberitaan tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan bahwa saat ini sedang dilakukan studi mendalam untuk memastikan bahwa subsidi pada angkutan umum benar-benar tepat sasaran, dan dinikmati oleh mereka yang memang layak menerima.
Namun, Budi Karya juga menekankan bahwa perubahan ini masih dalam tahap wacana dan belum ada keputusan final.
Direktorat Jenderal Perkeretaapian akan menggelar diskusi publik dengan akademisi dan masyarakat untuk memastikan skema tarif KRL Jabodetabek yang baru tidak memberatkan pengguna.