...
Kebocoran sekitar 1,3 miliar data SIM Card yang dijual di black market menjadi pembicaraan masyarakat. Bagaimana tidak? Data yang bersifat sangat privasi tersebut malah dijual dengan bebas dengan harga Rp 742 juta.
Hal tersebut tentu berbahaya. Mengingat data pribadi dapat digunakan untuk berbagai hal, mulai dari pinjaman online hingga membuat identitas palsu.
Baru-baru ini saja, terdapat pemberitaan warganet yang ramai menemukan identitasnya sebagai bagian dari partai politik. Padahal, mereka mengaku tidak pernah bergabung dengan partai politik manapun.
Lantas, sebagai kementerian yang (seharusnya) pekerjaannya melingkupi data digital yang terhubung dengan operator seluler, apa hal yang dilakukan Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo)?
Menanggapi bocornya NIK tersebut, Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani meminta peretas untuk berhenti menyerang. Menurutnya, alih-alih merugikan Kominfo, pihak yang paling dirugikan adalah masyarakat.
“Kebocoran data yang dirugikan masyarakat, kalau bisa jangan menyerang,” tuturnya pada Senin (05/09/2022) lalu.
Kominfo mengatakan bahwa operator seluler merupakan pihak yang menyimpan data pengguna. Karena itu, menurut Semuel, adalah kewajiban pihak operator untuk menjaga keamanan serta kerahasiaan data.
"Semua harus memastikan, ngecek jangan sampai ada kebocoran yang belum ditutup, ini kita sampaikan tadi. Sekali lagi ini jadi tanggung jawab pengendali dan mereka (pihak operator) harus comply dengan aturan-aturan yang ada," tuturnya.
Terpisah, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate memberi tips agar masyarakat dapat melindungi NIK mereka secara pribadi. Ia pun meminta masyarakat untuk kerap mengganti kata sandi (password) platform digital di semua perangkat agar tidak ditembus hacker.
“Sehingga harus ada tanggung jawab kita untuk jaga NIK kita sendiri,” tutur Johnny.
Anggota Komisi I DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, menyebut kebocoran data tersebut adalah hal yang memalukan. Terlebih lagi, pada 21 Agustus 2022 lalu, sempat juga terjadi kebocoran 26 juta data pelanggan Indihome oleh pelaku yang sama.
“Ini memalukan, Pak. Masa Kominfo sebulan 3 kali kebocoran dengan data yang besar-besar angkanya,” tutur Nurul pada Rabu (07/09/2022) pada ruang rapat Komisi I DPR.
Lebih lanjut, Kominfo menyatakan telah melakukan penyelidikan dan akan menghukum hacker tersebut. Namun, pesan Kominfo tersebut dibalas kembali oleh sang hacker.
“Pesan saya kepada pemerintah Indonesia, berhenti menjadi bodoh,” demikian jawaban Hacker Bjorka kepada Kominfo yang diunggah dalam situs forum Breacher.to.
Sebagai informasi, jauh sebelum kebocoran tersebut terjadi, data national Cyber Security Index pernah mengurutkan cyber security negara-negara.
Hasilnya, Indonesia berada di posisi 83 dari 160 negara yang berada di dalam daftar tersebut. Hal tersebut pun mengindikasikan bahwa cyber security di Indonesia masih berada dalam level ‘lemah’.