Nadiem Makarim
Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) telah mengakui, bahwa penerimaan peserta didik baru (PPDB) itu, merepotkan dirinya. Setiap tahun, dirinya merasa terkena dampak akibat kebijakan PPDB sistem zonasi tersebut.
Dilansir dari Kompas, Nadiem Makarim dalam pemaparan acara Belajaraya 2023 di Pos bloc, Jakarta pada Sabtu (28/7/2023) mengungkapkan, “Itu zonasi, kebijakan zonasi itu bukan kebijakan saya (tapi) itu kebijakan sebelumnya, Pak Muhadjir. Tapi itu kita sebagai satu tim merasa ini adalah suatu kebijakan yang sangat penting, yang sudah pasti bakal merepotkan saya. Saya kena getahnya setiap tahun karena zonasi.”
Sebelumnya, diketahui sudah banyak permasalahan seputar PPDB sistem zonasi, salah satunya terdapat kasus di SD Negeri Tumenggungan No. 28, hanya menerima dua siswa baru dengan rincian, satu siswa melalui jalur offline dan satu siswa melalui jalur PPDB zonasi. Namun, Siswa yang masuk melalui jalur zonasi telah mengundurkan diri, yang membuat SD tersebut hanya memiliki satu siswa dari jalur offline.
Selain itu, ada pula SMP Tenggilis Jaya Surabaya yang hanya mendapatkan dua orang siswa baru saat mendaftar, namun satu siswa tersebut memilih untuk tidak melanjutkan sekolahnya dan satunya tidak hadir karena sakit saat MPLS di hari kedua.
Masih banyak lagi kasus-kasus seputar PPDB sistem zonasi, seperti jarak rumah yang dekat dengan sekolah tetapi tidak bisa masuk sekolah yang diinginkan dan banyak dugaan adanya kecurangan dari beberapa oknum.
Meski begitu, Nadiem mengakui bahwa kebijakan tersebut masih harus dilanjutkan kerana, menurutnya sangat penting. Dirinya juga berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan PPDB zonasi meski merasa akan selalu direpotkan setiap tahunnya.
Menurut Nadiem, ada banyak anak-anak yang sudah belajar dengan giat dan melakukan les bertahun-tahun untuk masuk ke sekolah tertentu, meskipun nantinya akan ada kekecewaan baik dari anak-anak tersebut, maupun orang tuanya. Selain itu, masih ada beberapa anak yang kurang mampu untuk membayar sekolah swasta karena, tidak bisa masuk sekolah negeri.
Nadiem mengungkapkan, “Nah, itu salah satu contoh di mana continuity itu sangat penting. Jadi ada berbagai macam kebijakan yang sebelumnya ada yang kita dorong, yang kita lanjutkan dan itu enggak masalah.”
Di samping itu, dari banyaknya permasalahan seputar PPDB zonasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi), meminta untuk hal ini segera diselesaikan di lapangan.
Dalam acara lain, Jokowi, usai peresmian jalan tol ruas Bengkulu-Taba Penanjung di Gerbang Tol Bengkulu-Taba Penanjung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu pada, Kamis (20/07/2023) lalu, mengungkapkan kepada pers terkait masalah PPDB sistem zonasi.
“Masalah lapangan selalu ada di semua kota, kabupaten, maupun provinsi ada semuanya, tapi yang paling penting diselesaikan baik-baik di lapangan.”
Jokowi juga menegaskan pentingnya mengutamakan kepentingan anak-anak Indonesia untuk dapat menjalani Pendidikan di sekolah. Menurutnya, pemerintah baik pusat maupun daerah harus memastikan anak-anak mendapatkan kesempatan tersebut.
“Anak-anak kita harus diberikan peluang seluas-luasnya untuk memiliki pendidikan yang baik dan setinggi-tingginya,” ungkap Jokowi.
Meskipun begitu, Nadiem juga belum menanggapi lebih jauh akankah ada perubahan ke depannya mengenai kebijakan PPDB sistem zonasi saat ini yang banyak membuat kesusahan baik calon murid maupun para wali.
Nadiem hanya memberikan penjelasan Merdeka Belajar yang mampu menghadirkan kemerdekaan bagi pelajar untuk berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya di dunia Pendidikan.