Pemerintah Usul Beli Minyak Goreng Curah Pakai QR Code

Canggih juga

Ilustrasi minyak goreng curah (ANTARA)
Mon, 13 Jun 2022


Transformasi digital yang berkembang semakin mendorong penggunaan gadget untuk kehidupan sehari-hari. 

Kini, pemerintah Indonesia berencana menerapkan sistem QR code untuk pembelian minyak goreng curah. Adapun hal tersebut bertujuan untuk mencegah kelangkaan minyak goreng di masa yang akan datang. 

Ilustrasi minyak goreng curah (VOI)

 

Hal itu pun diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Ia mengungkap pemerintah telah merencanakan suatu sistem serupa aplikasi PeduliLindungi.

Namun, aplikasi tersebut dikhususkan untuk memantau track distribusi minyak goreng curah. Adapun sistem distribusi tersebut kini disebut dengan Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah). 

“Pengendalian pembelian minyak goreng pun akan menggunakan aplikasi (seperti) PeduliLindungi melalui scan QR code dengan penyesuaian yang telah dilakukan. QR code, juga saya sudah dilaporkan tadi malam kita akan mulai segera ke depan ini,” tutur Luhut pada konferensi pers Business Matching dalam rangka Percepatan Ekspor CPO dan Minyak Goreng di Kuta, Bali, pada Jumar (10/06/2022) dikutip dari Kompas.

Luhut menerangkan bahwa seluruh pelaku penjual minyak goreng curah wajib terdaftar ke dalam sistem Simirah. Dengan begitu, diharapkan jalur distribusi dapat berjalan normal dan harga minyak goreng curah dapat terus menuju ke harpa Rp 14.000 per liternya. 

“Sekarang sudah banyak daerah yang terus menurun dan memang tadi Bapak Kapolri baru menyampaikan masih ada harga Rp 16.000 dan Rp 17.000, tapi sedikit dan sudah banyak sekarang Rp 14.000 dan Rp 15.000,” tambah Luhut.

Sementara itu, pemerintah juga telah membuat ultimatum untuk perusahaan-perusahaan yang tidak mendukung program Samirah agar menjalankan audit. 

"Kita sudah mem-pinpoint beberapa perusahaan yang kelihatan main-main. Saya sudah minta dan sudah tanda tangan suratnya. Saya sudah berikan kepada BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan BPKP sudah terima dan mereka sudah mulai bekerja dalam waktu dekat ini,” jelasnya. 

Berita Lainnya