One time password (OTP) sendiri adalah salah satu lapisan keamanan saat transaksi online perbankan.
Usai kasus kebocoran miliaran data SIM card di forum gelap, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyarankan agar masyarakat Indonesia untuk sering mengganti kata sandi atau password platform digital pada semua perangkat. Menurutnya, tindakan tersebut bisa mencegah dari pembobolan keamanan digital.
"Kita punya platform-platform digital dan semua di perangkat kita harus selalu kita ganti password-nya, one time password itu harus selalu diganti, sehingga kita bisa jaga agar tidak bisa diterobos. Kalau kita tidak menjaganya dan ada kebocoran karena kelalaian kita, ini jadi soal yang besar karena data ini begitu pentingnya," ujar Johnny.
One time password (OTP) sendiri adalah salah satu lapisan keamanan saat transaksi online perbankan. OTP mulai banyak digunakan beberapa tahun belakangan seiring makin maraknya perbankan digital dan transaksi keuangan digital lainnya.
Sementara itu, atas kasus kebocoran data tersebut, Menkominfo pun menilai kedisiplinan dalam menjaga data pribadi itu penting agar tak memicu kebocoran yang sering kali jadi ajang saling tunjuk kesalahan.
"Hal-hal seperti ini dan disiplin ini kita jaga juga yang ujungnya adalah data bocor. Begitu data bocor, mulai saling salah-salahkan tidak boleh hanya salah-salahkan, tapi harus dicari penyebabnya," lanjut Johnny.
Selain itu, Johnny juga meminta masyarakat agar saling menjaga NIK masing-masing serta tidak sembarangan memberikan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan data pribadi lain kepada pihak yang tidak berkepentingan.
"Saya minta, kita jaga betul privasi data pribadi melalui NIK kita. Jangan sampai kita gunakan tidak dibawa kontrol kita. Jadi, diberikan NIK itu hanya untuk hal-hal yang betul dipercaya dan dibutuhkan, sehingga harus ada tanggung jawab kita kepada NIK sendiri," ungkap Johnny.
Menurut Johnny, salah satu potensi penyalahgunaan data NIK yang bocor adalah untuk pendaftaran kartu SIM, yang mana hal tersebut merupakan aturan baru pemerintah melalui Kominfo mewajibkan pengguna kartu seluler untuk mendaftarkan nomor pra-bayarnya dengan validasi Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).