Lo setuju gak, Kawula Muda?
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengusulkan agar pemerintah melakukan pembangunan bioskop di setiap kecamatan, Kawula Muda.
Hal ini disampaikan oleh Andi Akmal Pasluddin, anggota Komisi Anggaran DPR RI dari Fraksi PKS, untuk meningkatkan ekonomi dan mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif yang berbasis kekayaan intelektual dan budaya.
Dalam rapat Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja-panja Badan Anggaran DPR RI dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2025 dan RKP 2025, pada Kamis (4/7/2024), Andi Akmal Pasluddin, anggota Banggar DPR RI dari Fraksi PKS, menyatakan rekomendasi itu berdasarkan catatan dalam laporan panitia kerja rencana kerja pemerintah dan prioritas anggaran 2025.
“Untuk memperkuat kebijakan penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual, perlu dilakukan dengan penguatan ekosistem film dan seni, membangun gedung film, gedung kesenian atau pertunjukkan di tingkat kecamatan yang difasilitasi oleh pemerintah,” ujar Andi Akmal yang dikutip dari CNN Indonesia, Senin (8/7/2024).
Anggota komite anggaran DPR RI juga mengatakan bahwa pemerintah perlu mencapai tujuan pengembangan pariwisata dan industri kreatif. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah harus melakukan perubahan besar-besaran dan restrukturisasi yang signifikan untuk menarik minat wisatawan dan industri kreatif di Indonesia.
Andi juga menyarankan bahwa Jakarta, setelah adanya Kawasan Ekonomi Khusus (IKN), perlu disiapkan untuk menjadi pusat bisnis yang inovatif bagi pengembangan industri kreatif.
Selain itu, pemerintah juga perlu mendukung kebijakan untuk meningkatkan produktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi.
Ternyata, selain Andi Akmal Pasluddin, anggota dewan lain, Eko Hendro Purnomo dari Fraksi PAN, atau biasa dikenal dengan nama Eko Patrio juga menyarankan pembangunan gedung bioskop untuk pemerintah Prabowo-Gibran yang akan datang.
"Ini kan ngomongnya sama Menkeu, bagaimana mendapatkan pendapatan kembali pajak dan sebagainya, berkaitan dengan hasil yang didapat, kan harus feedback lagi, ya dia harus membuat ekosistem film yang bukan hanya film, tapi gedung pertunjukan yang menurut saya ada satu nih, marketable. Membuat bioskop-bioskop di tingkat desa, kecamatan, setiap kecamatan pemerintah ada di sana ikut membangun khusus perfilman Indonesia," kata Eko di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2024)
Menurut Eko, ketika bioskop itu sudah dibangun, maka film-film yang ditampilkan pun hanya boleh perfilman Indonesia. Hal ini menurutnya perlu dilakukan sebagai wujud apresiasi terhadap penggiat film dan seniman Indonesia.
Di sisi lain, dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), Eko juga mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan konversi gedung-gedung pemerintahan yang nantinya tidak digunakan menjadi fasilitas pertunjukan.
Menurut Ketua DPW PAN DKI ini, berbagai ide yang dia sampaikan bermanfaat untuk menjadikan Jakarta, setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara, sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia, sejajar dengan Bali.
"Jakarta itu bisa menjadi pintu gerbang pariwisata setelah Bali. Kalau dimaksimalkan, itu juga mendulang uang menurut saya," jelasnya.