Dear para calon presiden dan wakil presiden...
Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, pemilih muda (rentang usia 17-39 tahun) mulai dipandang sebagai komoditas yang menarik oleh para peserta pemilu. Anak muda, dalam hal ini Gen Z dan Milenial menjadi pemilih dengan persentase yang cukup tinggi.
Melansir data dari KPU, Anggota KPU, August Mellaz dalam Forum Osis Nasional (FON), pada Juni 2023 lalu mengatakan, Gen Z dan Milenial menyumbang angka sebesar 55% sebagai pemilih dalam Pemilu 2024.
Jumlah yang cukup tinggi ini kemudian membuat mereka menjadi salah satu aspek signifikan dan akan sangat berpengaruh terhadap penentuan hasil pemilu. Wajar bila suara generasi muda seakan menjadi target utama para partai politik (parpol) untuk mengeruk suara elektoral.
Maka tidak heran, baik Capres, Cawapres bahkan para Caleg betul-betul memanfaatkan sosial media untuk kampanye. Sebagaimana yang kita tahu, sosial media saat ini dianggap sebagai ekosistem baru anak muda.
Kendati sudah memasuki ekosistem anak muda seperti live di TikTok, sampai menanggapi guyonan netizen di Twitter, sebagian peserta Capres pemilu ini dianggap masih belum paham mengenai isu-isu yang dirasakan anak muda saat ini, mereka dianggap masih belum benar-benar menyentuh anak muda dengan janji kampanye-kampanyenya, atau seperti istilah anak muda saat ini “gak relate.”
Lantas, isu apa saja yang seharusnya terus dikampanyekan untuk menggaet suara anak muda?
Bagi anak muda, mengkonsumsi minuman manis seakan menjadi salah satu kebutuhan, maka tidak heran berbagai minuman manis begitu menjamur di Indonesia.
Wajar jika kemudian data Riskesdas mencatat kenaikan angka prevalensi diabetes di Indonesia dari tahun ke tahun. Pada Riskesdas 2018, tercatat angka prevalensi diabetes sebesar 8,5 persen.
Padahal anjuran konsumsi gula harian sendiri sudah diatur dalam Permenkes Nomor 30 Tahun 2013. Konsumsi gula per orang per hari adalah 10 persen dari total energi (200 kkal).
"Konsumsi itu setara dengan empat sendok makan per orang per hari atau 50 gram per orang per hari," tulis video yang diunggah akun Instagram Kementerian Kesehatan RI.
Pada saat ini, regulasi yang ada di Indonesia mengenai minuman manis didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengendalian Minuman Bersoda dan Minuman Manis dalam Kemasan.
Regulasi ini mengatur tentang tata cara penjualan, pelabelan, dan peringatan kesehatan pada kemasan minuman manis.
Kendati telah memiliki regulasi yang mengatur minuman manis ini, pemerintah masih dianggap abai, terbukti beberapa minuman manis memiliki kandungan gula yang berbeda dari yang dicantumkan di produknya.
Sayang, Capres dan Cawapres yang menjadi peserta Pilpres 2024 ini masih belum serius menanggapi isu ini.
Meskipun isu ini bukan isu yang esensial, tetapi, dalam rangka menggaet suara anak muda di Pilpres 2024, para Capres dan Cawapres mesti tau masalah ini.
Sebagai contoh, tiket untuk konser Coldplay kategori termurah di Singapura ternyata hampir sama dengan di Indonesia. Padahal, dari sisi upah minimum, jelas warga Singapura punya rata-rata pendapatan yang lebih besar.
Mahalnya harga tiket konser di Tanah Air rupanya dipengaruhi oleh biaya pengurusan izin event yang tidak murah dan prosesnya cukup panjang. Hal tersebut bahkan disampaikan langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno.
"Ini karena biaya mengurusnya super mahal. Biaya resmi, non-resmi, dan biaya pengamanannya ini tidak fixed dan tidak transparan," kata Sandiaga dalam Indonesia Tourism Outlook (ITO) 2024 di Jakarta, Selasa (28/11/2023).
Lagipula, konser musik juga punya pengaruh untuk ekonomi negara, contohnya keuntungan ekonomi dari konser Coldplay yang mencapai Rp 167 triliun.
Sekali lagi, meski ini bukan isu yang urgent, tetapi mengkampanyekan isu harga tiket konser murah mungkin bisa menarik perhatian anak muda.
Sudah sepatutnya negara yang memiliki masyarakat dengan penggunaan internet tinggi menggratiskan internetnya.
Menurut laporan We Are Social, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 213 juta orang per Januari 2023 lalu. Jumlah ini bahkan setara 77% dari total populasi Indonesia yang sebanyak 276,4 juta orang pada awal tahun ini.
Anak muda tentu saja berkontribusi atas tingginya angka tersebut, bisa dibuktikan melalui data dari Katadata, pada tahun 2022 lalu, pengguna internet dari kelompok usia anak muda bahkan mencapai 50%.
Internet gratis tentu saja sangat penting, baik untuk bekerja, sekolah, bahkan bersosialisasi.
Negara-negara seperti Korea Selatan, Singapura, bahkan Lithuania sudah lebih dulu menyediakan internet gratis untuk masyarakatnya.
Kampanye tentang transportasi umum bisa jadi menjadi daya tarik untuk Kawula Muda, pasalnya hampir sebagian besar masyarakat Indonesia membutuhkan ini.
Tidak semua kota seperti Jakarta, Jakarta masih cukup beruntung punya transportasi semacam Jaklingko.
Di daerah, beberapa warganya harus menempuh jarak beberapa kilometer hanya untuk bisa sampai di jalan raya yang dilalui angkutan umum.
Tidak sedikit akhirnya memilih transportasi online lantaran transportasi umum yang disediakan pemerintah tidak memadai.
Buruknya transportasi publik yang disediakan pemerintah, memaksa sebagian orang beralih ke transportasi online. Menurut data yang dihimpun Goodstats, beberapa orang bahkan sampai menghabiskan uang Rp3.000.000 per bulan untuk menggunakan transportasi online.
Oleh karenanya, penting bagi para Capres dan Cawapres untuk peduli pada hal ini, terlebih mobilitas masyarakat bisa meningkatkan roda ekonomi dalam negeri.
Beberapa dari kita mungkin sering mendapatkan notifikasi berupa tawaran pinjaman online. Hal tersebut semestinya menjadi perhatian khusus bagi Capres dan Cawapres untuk menjamin keamanan data pribadi masyarakat.
Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, sejak 2019 sudah ada 79 kasus terjadi pencurian data di dalam negeri.
Bahkan pada periode Januari hingga Juni 2023 lalu tercatat ada 35 kasus pencurian data. Jumlah tersebut melampaui banyaknya kasus kebocoran data yang terjadi setiap tahun, sejak 2019-2021. Kebocoran data tersebut bahkan terjadi pada instansi-instansi pemerintah.
Negara dan pemerintah seharusnya bisa menjamin keamanan data warganya, sebab sebagian anggaran negara berasal dari uang pajak rakyat.
Nah, Kawula Muda, jangan lupa gunakan hak suaranya tanggal 14 Februari mendatang ya!