Hai Kawula Muda, silakan dicek nih bansos apa saja yang masih berlanjut di 2021.
Hampir sebelas bulan sudah Indonesia menghadapi pandemi Covid-19 yang hingga saat ini masih belum terlihat akan mereda. Berbagai dampak harus diterima, termasuk di bidang perekonomian.
Untuk upaya pemulihan ekonomi yang terdampak tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, di antaranya dengan memberikan aneka bantuan sosial atau bansos.
Pada 2021, pemerintah menyediakan alokasi anggaran sebesar Rp 553,09 triliun untuk percepatan pemulihan ekonomi (PCPEN) dengan cara memberikan bantuan sosial atau bansos di beberapa sektor untuk mendongkrak daya beli masyarakat.
“Kemenkau sudah melakukann pendataan dan angka terkait alokasi pemuliahan ekonomi di 2021 ini besarnya adalah Rp 553,09 triliun. Artinya, pemerintah sudah melihat bahwa pemulihan ekonomi di 2021 memerlukan support yang sama dengan 2020 karena dilihat pandemic Covid sampai menyelesaikan vaksinasi selama 1 tahun, maka sebelum mencapai herd immunity beberapa sektor terus harus didukung,” kata Menko Bidang Perekonomian Airlanngga Hartarto dalam webinar bertajuk Akselerasi Pemulihan Ekonomi, Selasa (26/1/2021).
Menko Airlangga juga menambakan bantuan-bantuan yang masih berlanjut pada 2021.
Setidaknya ada 7 program bansos yang akan dilanjutkan pada 2021 dengan anggaran sebesar Rp 150,96 triliun,
Jumlah tersebut terdiri dari PKH (Program Keluarga Harapan) 10 juta KPM (keluarga penerima manfaat), kartu sembako, kartu prakerja, BLT (Bantuan Langsung Tunai) dana desa, bansos tunai 10 juta KPM, subsidi kuota terhadap jaringan internet, dan diskon listrik.
“Sebagian dari program itu ada yang dilanjutkan 6 bulan dan ada yang tiga bulan secara bertahap, seperti listrik diskon 3 bulan digratiskan, namun 3 bulan berikutnya 50 persen,” jelas Menko Airlangga.
Bantuan di sektor kesehatan juga akan dilanjutkan dengan dana sebesar Rp 104,70 triliun. Bantuan itu berupa pengadaan dan operasional vaksin Covid-19, sarana, dan prasarana alat kesehatan, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian, serta bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Bukan Pekerja (BP).
Bantuan program prioritas pada 2021 mendapat anggaran sebesar Rp 141,36 triliun, naik dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 66,59 triliun.
Bantuan tersebut untuk dukungan pariwisata, ketahanan pangan atau food estate, pengembangan ICT (Information and CommunicationTechnology), pinjaman ke daerah dan subsidi pinjaman daerah pada kegiatan berbasis padat karya, hingga untuk pengembangan kawasan industri di Utara Jawa.
Dukungan pariwisata ini adalah sektor yang terkena paling depan yaitu hotel, restoran, kafe dan untuk program prioritas lainnya.
Sementara untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) juga dilanjutkan juga dengan anggaran tahun kemarin Rp 173,17 triliun, tahun ini menjadi Rp 156,06 triliun.
Jumlah tersebut terdiri dari subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilanjutkan, di mana subsidi KUR dalam 6 bulan diberikan 3 persen dan non-KUR yang Rp 500 juta sampai Rp 10 miliar yang biasanya 3 persen diturunkan menjadi 1,5 persen.
Kemudian juga utnuk penjaminan loss limit UMKM dan korporasi, serta penempatan dana dan PMN (Penyertaan Modal Negara).