Miris banget, Kawula Muda..
Kemiskinan sejatinya menjadi masalah krusial di Indonesia. Pemerintah diketahui telah mengalokasikan dana yang besar untuk menuntaskan kemiskinan di Indonesia. Mirisnya, dana tersebut tidak tepat sasaran, Kawula Muda. Hal ini bahkan diakui oleh para pejabat yang menggunakan dana kemiskinan tersebut habis untuk rapat saja.
Diketahui, pemerintah memiliki anggaran sebesar Rp 500 triliun yang diharapkan dapat menangani masalah kemiskinan di Indonesia. Namun, dana tersebut digunakan untuk kepentingan ‘rapat’ membahas masalah kemiskinan.
Menanggapi hal ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas meluruskan isu anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun habis hanya untuk rapat dan studi banding.
"Jadi begini, setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah, yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan, kurang lebih Rp 500 triliun habis untuk studi banding dan rapat," tutur Anas dilansir dari laman Kemenpan-RB Senin, (30/01/2023).
Tidak hanya itu, Anas juga mengaku kesal mengetahui hal ini. Ia menyebutkan bahwa anggaran penanganan kemiskinan mencapai Rp 500 triliun tetapi jumlah orang miskin hanya berkurang sedikit.
"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga banyak terserap di studi banding kemiskinan, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi menirukan bapak presiden (Jokowi) sehingga dampaknya kurang," katanya melansir Liputan 6.
Anas menegaskan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sangat jelas meminta agar anggaran yang ada harus dibelanjakan dengan tepat sasaran untuk program yang berdampak langsung ke warga.
Ia lantas memberi contoh kementeriannya yang setiap hari menerima tamu dari berbagai daerah untuk berkonsultasi mengenai indeks reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memuat indikator program kemiskinan.
Anas juga mencontohkan dampak program yang kurang optimal, seperti tujuan pelestarian sungai, tetapi kegiatan di daerah adalah seminar soal revitalisasi sungai. “Bukan berarti seminar tidak penting, tetapi dengan anggaran terbatas seyogianya untuk membeli bibit pohon untuk ditanam di daerah sekitar sungai,” terangnya.
Ketika menjelaskan contoh tersebut, timbul persepsi bahwa anggaran kemiskinan tersedot untuk rapat dan studi banding. “Padahal kami mencontohkan sebagian logical framework yang belum selaras, bukan menyebutkan anggaran habis untuk rapat,” ujarnya.
Anas menambahkan, saat ini pemerintah terus mengakselerasi program RB tematik pengentasan kemiskinan sebagai dukungan penguatan tata kelola birokrasi untuk mencapai target penurunan kemiskinan menjadi 7 persen pada 2024.
Seperti diketahui, per September 2022, berdasarkan data BPS, kemiskinan Indonesia sebesar 9,57 persen, menurun dibanding tingkat kemiskinan pada September 2021 sebesar 9,71 persen.