Berantas korupsi tapi malah main judol haduhhh
Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengakui telah menemukan sebanyak 17 pegawai KPK yang terlibat dalam permainan judi online
“KPK telah memperoleh informasi terkait judi online yang diduga melibatkan beberapa pegawai. KPK sepakat untuk memberantas dan memitigasi agar praktik tercela ini tidak menjalar ke lebih banyak pihak,” ucap Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam pernyataannya kepada wartawan pada Senin (08/07/2024).
Atas penemuan ini, KPK berkomitmen untuk memberantas judi online dalam instansi tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyebarannya kepada pihak lain.
"Inspektorat sedang mengumpulkan bukti lebih lanjut terkait laporan ini untuk langkah selanjutnya," kata Tessa.
Menurut laporan yang dilansir dari Tempo, pegawai KPK yang terlibat dalam judi online telah melakukan 714 transaksi. Besaran nilai depositnya bervariasi, dengan angka terendah pada Rp 100 ribu dan yang tertinggi melebihi Rp 70 juta.
Data tersebut menunjukkan bahwa ada pegawai yang hanya melakukan satu kali deposit, mungkin sebagai pemula atau hanya coba-coba. Sementara beberapa pegawai lainnya melakukan deposit lebih dari 300 kali, menunjukkan tingkat aktivitas yang tinggi dalam judi online, bahkan mengarah pada kategori pecandu judi.
Novel Baswedan, mantan Penyidik KPK, mengkritik pegawai KPK yang terlibat dalam judi online, menyebutnya sebagai pelanggaran etika yang serius dan dapat berujung pada pelanggaran pidana.
Menurutnya, pimpinan KPK saat ini tidak memberikan keteladanan dan rendah integritas, sehingga tidak heran berdampak ke pegawainya di KPK.
"Itu gambaran bahwa kerusakan KPK karena ulah pimpinannya berdampak kemana-mana. Kalau Pimpinan KPK bekerja benar, tentu pengawasan akan berfungsi sehingga orang takut berbuat pelanggaran," kata Novel kepada JawaPos.com, Selasa (09/07/2024).
Novel menekankan, jika masalah ini tidak segera ditangani, itu akan berdampak negatif pada kinerja KPK. Menurutnya, pelaku harus dikenakan hukuman yang setimpal sebagai tindakan penegakan hukum yang adil.