Kira-kira perlu ga kalo di Indonesia aturan begini?
Australia telah mengesahkan Undang-Undang baru yang memberikan hak kepada pekerja untuk tidak merespons telepon dan email dari atasan setelah jam kerja. Mereka hanya perlu merespons jika situasinya darurat, Kawula Muda.
Langkah ini diambil sebagai tanggapan terhadap gangguan yang meningkat pada kehidupan pribadi, yang disebabkan oleh komunikasi digital yang kerap memaksa karyawan di Australia untuk tetap terhubung dengan pekerjaan mereka meskipun jam kerja telah berakhir.
Dikutip dari Al Jazeera pada (27/8/2024), aturan baru yang diterapkan hari Senin ini adalah bagian dari serangkaian reformasi ketenagakerjaan yang diinisiasi oleh pemerintah Australia yang dipimpin oleh Partai Buruh.
Aturan ini bertujuan untuk melindungi pekerja dari kewajiban untuk selalu tersedia di luar jam kerja, khususnya mengingat meningkatnya tren kerja dari jarak jauh sejak pandemi COVID-19.
Aturan ini termasuk ketentuan baru mengenai pekerja kontrak dan standar upah minimum untuk pengemudi layanan pengiriman.
Perdana Menteri Anthony Albanese menyatakan bahwa pekerja yang tidak menerima upah untuk bekerja selama 24 jam sehari tidak seharusnya diharuskan untuk selalu tersedia sepanjang waktu tersebut.
“Apa yang kami katakan adalah bahwa seseorang yang tidak dibayar 24 jam sehari tidak boleh dihukum jika mereka tidak online dan tersedia 24 jam sehari,” ujar Albanese dalam konferensi pers yang memperkenalkan Undang-Undang tersebut pada Februari.
Pelanggaran terhadap aturan ini bisa mengakibatkan denda hingga 93.900 dolar Australia dari pengadilan Fair Work Commission, yang memiliki tanggung jawab untuk memantau penerapan regulasi ini.
Namun, undang-undang tersebut tidak sepenuhnya membatasi hak pengusaha untuk menghubungi karyawan setelah jam kerja.
Pengusaha dapat berpendapat bahwa karyawan yang tidak merespons komunikasi di luar jam kerja adalah tindakan yang tidak masuk akal. Ini menimbulkan diskusi tentang seberapa nyaman karyawan dalam menolak panggilan atau pesan yang diterima di luar waktu kerja.
Walaupun negara-negara seperti Prancis, Jerman, Italia, dan Kanada sudah menerapkan aturan yang mirip, penerapan undang-undang tentang delapan jam kerja sehari di Australia tampaknya bertentangan dengan citra internasionalnya sebagai "lucky country" yang dikenal dengan pantai yang cerah dan penduduknya yang santai.
Faktanya, peneliti, pakar, dan advokat tenaga kerja menilai bahwa Australia tengah berjuang dengan budaya kerja yang berlebihan, di mana pekerja sering kali diharuskan bekerja lebih dari jam kerja yang ditetapkan tanpa kompensasi.
“Tahun lalu, rata-rata pekerja Australia melakukan 5,4 jam kerja tanpa bayaran setiap minggunya, sementara mereka yang berusia 18-29 tahun melakukan 7,4 jam kerja tanpa kompensasi,” menurut laporan dari Australia Institute.
Penolakan terhadap undang-undang ini juga datang dari kalangan bisnis, dengan klaim bahwa aturan baru ini akan meningkatkan birokrasi dan menghambat produktivitas.
Bran Black, Kepala Eksekutif Business Council of Australia, berpendapat bahwa undang-undang ini sebaiknya diterapkan pada tingkat perusahaan daripada diatur oleh regulasi pemerintah.
“Efek gabubgan dari undang-undang baru pemerintah, termasuk definisi baru untuk karyawan lepas dan kontraktor independen, akan meningkatkan birokrasi dan kekuatan serikat pekerja, sekaligus mengurangi produktivitas dan memukul ekonomi kita pada saat yang paling buruk. Undang-undang ketenagakerjaan kita perlu memberi insentif untuk membuat lebih banyak orang bekerja daripada menciptakan lebih banyak birokrasi untuk mempekerjakan orang,” kata Black kepada Al Jazeera.
Namun, para pendukung undang-undang ini, termasuk Michele O’Neil dari Dewan Serikat Pekerja Australia, menyoroti pentingnya aturan ini untuk menjamin bahwa pekerja dibayar sesuai dengan waktu kerja yang telah dilakukan.
O’Neil berharap bahwa aturan ini akan memicu diskusi mengenai batasan yang layak untuk komunikasi kerja di luar jam kerja resmi.
Chris Wright, profesor dari University of Sydney, menekankan bahwa walaupun jam kerja yang panjang di Australia sering kali tidak sebanding dengan produktivitas, kebijakan baru ini bisa mendorong perusahaan untuk mengelola waktu kerja dengan lebih efisien.
“Ini benar-benar akan mendorong diskusi seputar jenis kontak apa yang sudah terjadi dan mengapa kontak itu terjadi. Mengapa para pemberi kerja menghubungi karyawan mereka di luar jam kerja - apakah itu penting? Dan mudah-mudahan, ini akan mengarah pada pengurangan kontak yang tidak perlu itu,” tambah Wright.
“Namun hal utama yang dilakukannya adalah memberikan hak kepada karyawan untuk tidak membacanya atau membalasnya hingga mereka bekerja kembali,” pungkas Wright.
Prambors News sekarang bisa didengerin di Spotify, Kawula Muda. Lo bisa search Prambors News di Spotify buat bisa dengerin berita dengan konsep yang beda.